Pengadilan Militer Utama



PENGADILAN MILITER UTAMA

Pengadilan Militer Utama dapat disingkat menjadi DILMITAMA adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Utama juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer Tinggi.
Selain itu Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara ( Papera ) Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Saat ini Pengadilan Militer Utama di pimpin oleh Laksda TNI A.R Tampubolon, SH, MH.
Kedudukan Pengadilan Utama Militer berada di ibu kota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
Dalam susunan persidangan Pengadilan Utama Militer dipimpin 1 orang Hakim Ketua dengan pangkat minimal Brigadir Jenderal atau Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, kemudian 2 orang Hakim Anggota dengan pangkat paling rendah adalah Kolonel yang dibantu 1 orang Panitera (minimal berpangkat Mayor dan maksimal Kolonel).
Di bawah ini adalah daftar Pengadilan Militer di bawah pengawasan Pengadilan Militer Utama :

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

REHABILITASI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU

Image
  REHABILITASI EKONOMI ORDE BARU Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan mulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan zaman Orde Lama, kemudian mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan zaman Orde Baru. Hingga akhirnya zaman reformasi yang mengalami perubahan besar-besaran dalam aspek ekonomi. Perkembangan Ekonomi di Indonesia Menurut Mas’oed (1989), periode kekuasaan di Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan reformasi, memiliki ciri khas masing-masing yang akhirnya juga membawa dampak yang berbeda-beda bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Orientasi pembangunan yang dimaksud adalah orientasi pembangunan keluar, yakni pembangunan dengan melakukan stabilisasi ekonomi negeri dengan memanfaatkan sumber luar negeri dan pembangunan berorientasi ke dalam, yang merupakan usaha stablisasi ekonomi dengan memperkuat usaha-usaha dalam neger. Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno bersikap anti bantuan a
Baca Lagi »

APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG DAN SAPK)

Image
APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG DAN SAPK)    BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap Instansi baik swasta maupun pemerintahan pasti memilliki sistem administrasi untuk mengurus pegawai-nya, baik berupa manual maupun melalui sistem komputer. Apalagi pada zaman modern saat ini, telah berkembangnya teknologi yang begitu pesat. Teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai di perusahaan dan memiliki dampak yang negatif dan positif. Dengan berkembangnya teknologi tersebut dapat mempermudah pekerjaan seorang pegawai khususnya pada pekerjaan administrasi kepegawaian yang akan kami bahas pada makalah ini.   Dengan adanya sistem aplikasi kepegawaian dapat mempermudah pegawai dalam pengurusan sekaligus mempermudah pengawasan, sehingga mempercepat informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan administrasi kepegawaian. 1.2 Rumusan Masalah 1.       Latar Belakang dibentuknya SIMPEG? 2.       Apakah pengertian dari SIMPEG ? 3.       Ruang Lin
Baca Lagi »

PERENCANAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

A. Pengertian Perencanaan Pengadaan Sarpras Perencanaan pengadaan sarana prasarana adalah kegiatan merencanakan pengadaan apa saja yang dibutuhkan, sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. B. Langkah / Prosedur Perencanaan Pengadaan Sarpras Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut : Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana . Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan . Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujuakan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta . Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju . Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasar
Baca Lagi »